Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP BPK Laporan Keuangan Provinsi NTB Th 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB oleh Anggota 6 BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil di Ruang Sidang Utama DPRD Nusa Tenggara Barat (23/5).

Remisi Pertama di NTB, Menyambut Hari Raya Nyepi 2013

Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2013 ini juga menjadi berkah tersendiri bagi 25 narapidana (Napi) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  di NTB. Ini kali pertama di NTB pemberian remisi untuk penghuni Rutan/Lapas menyambut tahun baru Caka 1935. Pelaksanaanya dilakukan di Lapas Mataram dihadiri Direktur Jendral Permasyarakan RI Bapak Mohammad Sueb didampingi Asisten I Pemprov NTB Bapak Ridwan Hidayat yang mewakil Gubernur NTB. (Mataram, 13/3/13)

Perda Perlindungan Lahan Pertanian disetujui DPRD

Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort.

Pages